Part 2: Go Pay & Go Food Halal atau Haram?

Part 2: Go Pay & Go Food Halal atau Haram?

Point Kedua: Selanjutnya diantara para tokoh tersebut muncul perbedaan dalam mengidentifikasi (men-takyif fiqhi) akad yang berlangsung dalam go pay dan go food.

(Baca juga: Part 1: Go pay & Go food Halal atau Haram?)

Kubu pertama:

Mereka yang mengharamkan dua hal diatas berpendapat bahwa transaksi yang ada dalam dua akad ini adalah akad utang piutang, yang kemudian ada tambahan manfaat bagi pihak “kreditur”, yang tentunya ini riba.

Gambarannya adalah:

GO PAY

Konsumen yang top up  =  Pihak Kreditur

Go jek = Pihak Debitur

Pihak kreditur (konsumen) mendapatkan “kemanfaatan” dari akad qardh (utang piutang) yang sedang berlangsung, berupa harga diskon dari go jek.

GO FOOD

Go Jek (driver) = Pihak Kreditur (membelikan makanan konsumen dengan uang dia dulu)

Konsumen = Pihak Debitur (mendapatkan pinjaman dari driver)

Pihak kreditur (go jek/driver) mendapatkan “kemanfaatan” dari akad qardh (utang piutang) yang sedang berlangsung, berupa mendapatkan order untuk menjual jasa.

Dan seandainya pihak konsumen sudah punya saldo go pay sebelumnya, maka ini gambarannya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kubu kedua:

Mereka yang berpendapat bahwa go pay atau go food itu boleh, mereka berpandangan bahwa transaksi yang tampak jelas dari dua hal ini adalah jual beli jasa.

GO PAY

Konsumen (Pihak yang Top up) = Pembeli Jasa

Go jek = Penjual Jasa

Alur transaksi yang berlangsung adalah “salam” jasa. Harga jasa dibayar lebih dahulu, selanjutnya bentuk jasanya diambil diwaktu kemudian.

Jadi ketika ada diskon untuk konsumen atau margin bagi go jek, maka hal itu lumrah dan tidak masalah.

Jual beli = Penjual memberi diskon kepada pembeli, ini hukumnya boleh.

Jual beli = Penjual mendapatkan margin, ini juga hukumnya boleh.

Jual beli = Model “salam”, ini juga boleh; dengan kesepakatan seluruh Ulama’.

GO FOOD:

Go jek (driver) = Penjual jasa.

Konsumen = Pembeli jasa.

Alur transaksi yang berlangsung adalah “ijaroh” jual beli jasa.

Lalu bagaimana dengan ketika pihak driver yang menalangi dulu pembayaran untuk membeli makanan? Bukankah ini qardh yang dikombinasikan dengan bai’, yang dilarang oleh Rasulullah SAW?!

Yang harus kita fahami lagi adalah akad inti/pokok/utama dalam transaksi ini adalah akad jual beli jasa, bukan akad utang piutang, akad utang piutang hanyalah akad cabang yang mengikuti, karena situasi tertentu.

Seandainya posisi driver dekat dengan konsumen, dan driver tidak membawa uang yang cukup, tentunya dia bisa saja mengambil uang dulu dari konsumen, kemudian baru pergi untuk membelikan makanan, ini tentunya secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa akad utang piutang tersebut bukan akad inti/pokok/utama dalam transaksi ini.

Dan ketika terjadi penggabungan antara akad utang piutang dan akad jual beli, dan ternyata akad inti/pokok/utama-nya adalah akad jual beli, bukan akad utang piutang, tentunya ini tidak akan menjerumuskan seseorang kepada riba dain.

Dan seandainya pihak konsumen sudah punya saldo go pay sebelumnya, maka ini gambarannya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

 

Point Ketiga: Penulis lebih cenderung mengikuti pendapat mereka yang membolehkan; karena secara dhohir yang nampak adalah akad jual beli bukan akad utang piutang. Ini sudah cukup menjadi hujjah yang kuat. Tentunya ini tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka para tokoh yang berpendapat lain.

Menurut hemat penulis ketika muncul silang pendapat antara pakar atau tokoh ekonomi Syariah berkaitan dengan penetapan hukum transaksi kontemporer tertentu, maka hal itu adalah lumrah.

Hali ini terjadi karena perbedaan mereka dalam mengidentifikasi alur akad yang berlangsung. Secara umum mereka sepakat dengan konsep umum fikih muamalah, namun titik perbedaannya adalah dalam takyif fiqhi.

Mungkin seandainya ada fatwa dengan model ijtihad jama’I untuk menentukan status hukum go pay atau go food, di dalamnya berkumpul para pakar fikih ekonomi (baik yang pro maupun yang kontra dengan go pay) kemudian juga ikut didalamnya para praktisi dan pakar ekonomi, dan juga ikut bergabung di dalmnya para pakar ilmu agama Islam dalam berbagai disiplin ilmu tertentu, baik ahli Tafsir, ahli Fikih, ahli Hadits, ahli Ushul Fiqh dan para ahli berbagai ilmu lainnya, tentunya hasil fatwa yang dikeluarkan akan lebih akurat.

Wallahu A’lam.

Oleh: Agus Purwanto
Kontributor Kolom Inspirasi
Mitra Wakaf

Bagikan ini di

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *