Konsep Pengelolaan Harta Wakaf yang Ideal

Konsep Pengelolaan Harta Wakaf yang Ideal

Salah satu sandaran hukum amaliah wakaf adalah hadits Umar bin Khatthab ra. Dalam hadits itu disebutkan, Umar ingin menyedekahkan kebun terbaik yang ia punya, yaitu yang di Khaibar. Umar pun meminta petunjuk Rasulullah saw.

Baginda Nabi pun memerintahkan, “Tahan pokoknya, salurkan hasilnya.” Selain itu, kebun tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Kemudian Umar menyatakan, hasil kebun di Khaibar itu untuk membantu kaum fakir miskin, kerabat, tamu, budak, ibnu sabil, dan sabilillah.

Dari hadits tersebut dikembangkan konsepsi tentang wakaf. Ciri utamanya adalah terjaganya keutuhan harta wakaf dan adanya manfaat atau hasil yang berkesinambungan. Dalam wakaf juga dituntut adanya penunjukan nazhir sebagai pihak yang diberi amanah menjaga dan mengelola harta wakaf dan penentuan pihak yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu, diperlukan kelengkapan dokumen administrasi wakaf. Dengan demikian, wakaf berbeda dengan sedekah biasa atau hibah.

Selain itu, wakaf beda dari sedekah biasa karena wakaf merupakan aset abadi umat. Dari hasil pengelolaan aset abadi ini, umat bisa membangun sarana ibadah dan sosial, melakukan pemberdayaan ekonomi, memberikan beasiswa pendidikan, dan lain lain.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lahir, maka ragam harta wakaf dan pengelolaannya masih terbatas. Saat itu, wakaf pada umumnya, baru sebatas tanah yang dikelola menjadi masjid, madrasah, dan kuburan. Kini, tiga belas tahun setelah kelahiran undang-undang wakaf, kita sudah bisa menemukan tanah wakaf yang dikelola menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); beberapa rumah sakit yang dibangun dengan skema kombinasi wakaf tanah dan wakaf uang; sudah ada aset wakaf berupa hotel, gedung perkantoran, perkebunan, dan ragam wakaf produktif lainnya.

Kondisi wakaf Indonesia yang sudah jauh berkembang ini menuntut adanya tata kelola perwakafan yang lebih baik dari sisi regulasi, pengawasan, manajemen, pelaporan, penyaluran manfaat, dan aspek-aspek lainnya. Bahkan undang-undang wakaf pun perlu direvisi agar sejalan dengan perkembangan wakaf. Karena itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia (BI) menyusun dokumen Waqf Core Principles (WCP) bekerja sama dengan para akademisi sejak dua tahun yang lalu.

Dokumen WCP ini bisa menjadi kerangka acuan dalam penyusunan tata kelola wakaf masa depan sebagai salah satu kontribusi BWI sebagai otoritas wakaf dan BI sebagai otoritas kebijakan makro ekonomi.

Wakaf Moderen tidak lagi melihat wakaf dengan cara pandang biasa. Beberapa negara sudah menerapkan wakaf sebagai salah satu fondasi utama pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, sarana keagamaan, dan bahkan sebagai pemutar roda bisnis. Inovasi dibidang wakaf mulai bermunculan, termasuk di Indonesia.

Salah satu inovasi yaang marak di Indonesia adalah Wakaf Investasi dan Surat Berharga atau wakaf saham. Pakar Ekonomi Islam cum anggota BWI bidang Pengelolaan Pemberdayaan Wakaf Dr. Muhammad Maksum mengatakan bahwa pada prinsipnya, wakaf modern seperti saham, sukuk, dll bisa dilakukan dengan tetap menjaga nilai pokok wakaf dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan.

Selanjutnya ada wakaf gagasan atau hak paten. Mengacu pada UU Wakaf no 41 tahun 2004, Prof. Dr. Uswatun Hasanah menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan dapat berupa benda bergerak seperti tanah, uang, dll dan wakaf benda tidak bergerak seperti hak intelektual, hak cipta, dll. Hal ini menunjukkan peluang inovasi wakaf lebih terbuka ketimbang zakat dan lainnya.

Wakaf semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Namun setidaknya ada dua hal yang perlu jadi perhatian, yakni nadzir yang propesional dan peruntukan dari wakaf atau hasil wakaf.

Berbicara soal tata kelola wakaf maka tentu obyek utamanya adalah nadzir. Sebab nadzirlah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf.

Menurut para ahli sekurang-kurangnya pada saat ini nadzir dianjurkan bukan hanya mengetahui persoalan wakaf namun perlu juga ditunjang oleh pemahan akan ekonomi syariah, perbankan, invetasi, dan bahkan tentang sukuk. Sebab perkembangan wakaf mengalami eskalasi yang cukup signifikan hingga melebar keranah yang lebih luas seperti investasi dan pembangunan ekonomi ummat.

Selanjutnya wakaf yang ideal sesuai dengan tujuannya sangat jelas, untuk kemaslahatan orang banyak dan berkelanjutan. Sehingga manfaat wakaf dapat menjangkau banyak hal, mengisi kekosongan yang tidak dapat diisi oleh zakat yang hanya terbatas pada 8 golongan saja. Wakaf memberikan peluang bagi ummat untuk membuat inovasi-inovasi berhubungan dengan distribusi manfaat dari hasil wakaf yang ada. Sehingga wakaf dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi ummat yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Sumber:

  • Republika.com
  • Al-Awqaf, Buletin Wakaf BWI
  • http://alhikmah.co
Bagikan ini di

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *